n1067784167_30187098_2933Sumber Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, sejauh ini baru 16 dari 33 destinasi tujuan wisata yang berhasil menyerap sekitar 90 persen total wisatawan nusantara dan mancanegara.

Kenyataan ini mengartikan bahwa belum semua destinasi wisata di Indonesia berhasil menggaet sebanyak mungkin para wisatawan.

Dengan demikian hal ini menggambarkan masih terjadi kesenjangan penyebaran destinasi yang ada. Oleh karena itu, arah dan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata nasional memerlukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan pengembangan destinasi yang memiliki daya saing di seluruh Indonesia.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pemerataan destinasi wisata Indonesia adalah menetapkan beberapa destinasi unggulan wisata,” ujar Kabid Destinasi Kementrian Pariwisata RI, Wibowo  pada saat rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata yang di gelar di Meeting Room The Muhammad Subuh Center Subud Palangka Raya beberapa waktu lalu.

Selain di Kota Palangka Raya, Rakor tersebut digelar oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI di lima kota lainnya, yakni Jakarta, Surabaya, Menado, Pangkal Pinang, dan Jayapura.

Dijelaskan, pada tahun 2007 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan lima destinasi wisata unggulan yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.

Sedangkan untuk tahun 2008 ini telah ditetapkan pula penambahan lima destinasi wisata unggulan baru yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya Barat.

“Perspektif penetapan destinasi unggulan wisata sebagai unsur vital dalam pengembangan kepariwisataan berkenaan dengan upaya meningkatkan kinerja pembangunan pariwisata daerah. Kemampuan destinasi wisata didukung oleh peranan dan kolaborasi sektor terkait untuk meningkatkan keunggulan daya saing masing-masing destinasi wisata,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka menyatukan pemahaman dan persepsi yang kondusif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pembangunan kepariwisataan mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Serta dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi sinergisitas pembangunan pariwisata memperkuat komitmen dan arah pengembangan destinasi pariwisata.

Disebutkan Wibow, keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata dilakukan secara profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep jelas, didukung oleh sistem, jasa, infrastruktur dan layanan yang handal serta diperkuat oleh strategi pemasaran yang aktif, intensif dan fokus.

“Dengan demikian diperlukan koordinasi sektor terkait dalam rangka menata dan mengembangkan kepariwisataan. Berbagai aspek terkait dalam pengembangan kepariwisataan secara umum seperti diversifikasi produk, daya tarik, mutu pelayanan interprestasi budaya atau alam dan manajemen pembangunan kepariwisataan daerah yang dikaitkan dengan pengembangan wilayah dan pernberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menguraikan, selama ini ada beberapa kelemahan terhadap sejumlah aspek penting dalam pengembangan destinasi pariwisata. Sebagai upaya pemantapan dan percepatan otonomi daerah, tentunya dibutuhkan dukungan terhadap pengembangan daya tarik pariwisata daerah. Wujud dukungan tersebut adalah perencanaan pengembangan daya tarik pariwisata dan pembangunan daya tarik pariwisata.

Keterpaduan pengembangan destinasi secara secara sistematik dan komprehensif tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan nasional.

Sementara, Wagub Kalteng Ir H Acmad Diran mengatakan destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam menentukan perjalanan maupun kunjungan wisatanya ke suatu daerah atau negara.

Dan keberhasilan pembangunan pariwisata sangat didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata secara profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan memiliki konsep yang jelas didukung oleh sistem jasa pelayanan yang handal, serta diperluas oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, terfokus dan terpadu.

“Untuk dapat memberikan kepuasan dan pengalaman kunjungan berwisata yang optimal kepada wisatawan diperlukan adanya keterpaduan dan keterkaitan diantara para pelaku pariwisata dalam penyediaan dan penyajian destinasi pariwisata yang bercirikan pada keunikan, kekhasan dan kelokalan sebagai daya tarik utama pariwisata Indonesia. Sehingga destinasi Indonesia mampu bersaing yang ada saatnya nanti,” pungkasnya. (Alamsyah)

Advertisements

tempat_pertapaan_tjilik_riwut_di_lokasi_objek_wista_bukit_batu__kec__katingan_hilir_kab__katinganKeindahan panorama alam di beberapa daerah di Provinsi Kalteng diketahui sangat menjanjikan untuk kegiatan pariwisata lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah kawasan Bukit Batu, yang terletak di perbatasan Kasongan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Bukan hanya karena keunikan bukit yang terdiri dari susunan batu-batu besar sehingga tempat ini begitu dikenal dan sering dijajaki para pelancong, namun ada ikatan cerita sejarah masa lampau yang membuat kawasan itu makin sering dikunjungi warga, khususnya di dua daerah yang bertetangga ini.

Konon Bukit Batu merupakan tempat bersemedi pendiri Kalteng yang juga mantan Gubernur Kalteng, Tjilik Riwut.

Tidak hanya ketika dia menjadi seorang tokoh, Bukit Batu juga sudah menjadi tempat yang nyaman bagi Tjilik Riwut sewaktu kecil untuk menenangkan diri.

Menurut cerita berkembang, Bukit Batu dulunya juga sering dijadikan tempat bertapa Riwut Dahiang, ayah Tjilik Riwut, yang ingin mempunyai seorang anak laki-laki, sebab setiap anaknya lahir laki-laki selalu meninggal.

‘Petunjuk’ yang diperoleh dalam pertapaan itu ialah anak laki-laki Riwut Dahiang yang akan dilahirkan kelak akan mengemban tugas khusus untuk sukunya.

Tjilik Riwut dalam masa pertumbuhannya hampir tidak pernah melupakan Bukit Batu. Dalam usia yang masih belia, Tjilik Riwut biasa pergi meninggalkan teman bermainnya untuk menuju Bukit Batu yang jarak dari tempat tinggalnya sekitar 15 Km.

Tjilik Riwut berjalan menuju Bukit Batu untuk melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya, Riwut Dahiang. ‘Petunjuk’ yang pertama diperoleh Tjilik Riwut adalah diminta menyeberang laut menuju Pulau Jawa.

Hampir sulit ‘petunjuk’ itu dilaksanakan, karena pada jaman itu, transportasi di Kalimantan masih sangat minim, sehingga bisa dikatakan mustahil, apalagi harus ditempuh dari Desa Kasongan di mana Tjilik Riwut lahir dan tinggal.

Untuk pergi ke Banjarmasin saja, waktu itu bukan main susahnya. Namun entah atas dorongan itu atau motivasi lain, Tjilik Riwut yang melanglang buana akhirnya kembali ke Kalteng sebagai pejuang dan kemudian mengemban tugas penting sebagai Gubernur Kalteng.

Legenda itulah yang terus mengiringi sehingga Bukit Batu yang kini dikenal dengan nama tempat pertapaan Tjilik Riwut itu semakin dikenal.

Setiap akhir pekan, ada saja warga yang datang ke tempat itu sekadar untuk bersantai sambil menikmati pemandangan bukit tersebut.

“Pada hari libur panjang seperti Lebaran, jumlah pengunjung mencapai ratusan bahkan bisa sampai ribuan orang. Mereka penasaran ingin melihat tempat pertapaan Tjilik Riwut ini,” kata seorang petugas setempat.

Saat ini lokasi wisata Bukit Batu terus dibenahi pemerintah daerah. Di kompleks tersebut juga terdapat Rumah Betang dilengkapi dengan Sapundu sehingga nuansa etnis semakin kental.  (alamsyah)

2.000 Pulau di Indonesia Bisa Tenggelam

by yahoo.com

Meski tidak terlalu menghebohkan dibanding menyeruaknya kasus korupsi yang dilakukan kalangan oknum anggota dewan, pejabat atau skandal artis, namun diakui atau tidak bahwa dampak pemanasan global (global warming, red) sudah sangat terasa dan nyata.

Kalau mau jujur, bila membandingkan suasana lingkungan alam antara sekarang dengan 5-10 tahun sebelumnya, tentu ditemukan suatu perbedaan yang signifikan.

Bandingkan saja, semasa masih kanak-kanak tentu semua betah berlama-lama bermain di alam terbuka tanpa merasa sangat kepanasan dan risih. Namun sekarang, jangankan berjemur berlama-lama, diam di bawah terik matahari 5 menit saja sudah membuat kepala berkunang-kunang akibat kepanasan.

Disadari pula, betapa seringnya bencana banjir atau longsor yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, padahal sebelumnya jarang didengar. Belum lagi isu krisis pangan dan munculnya sejumlah penyakit mematikan yang disebarkan virus tak terdeteksi sebelumnnya seperti flu burung. Semua itu adalah dampak pemanasan global yang kian hari semakin menjadi.

Perubahan iklim global ini tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan data disebutkan bahwa perubahan temperatur global 100 tahun ke depan akan mencapai 1,5-4,2 Celcius. Peningkatan temperatur ini tentunya akan membawa malapetaka, dunia akan mengalami tambahan 12 juta penduduk terancam kelaparan, lebih dari 2 miliar orang kekurangan air, 228 juta jiwa terkena malaria, 20 juta jiwa akan mengalami bencana banjir dan sekitar 2.000 pulau Indonesia dipastikan tenggelam.

Disamping itu, berdasarkan pemberitaan dunia disebutkan pula bahwa saat ini lapisan es Antartika di Kutub Selatan telah mengalami kondisi kritis. Bagian barat benua beku tersebut pecah sehingga bongkah es seluas tujuh kali Kota Manhattan, AS atau sekitar sepertiga luas Jakarta, lepas ke lautan lepas.

Menurut berbagai sumber di Internet, salah satunya adalah ilmuwan Survey Antartika Inggris (BAS), David Vaughan, meskipun peristiwa pecahnya bongkah es dari tepian Antartika sering terjadi, kejadian yang menyebabkan pecahan sebesar ini termasuk jarang.

Bongkah es yang lebih besar baru terjadi dua kali yakni di tahun 2022 dan 1995. Namun, para ilmuwan khawatir kejadian seperti itu akan semakin sering terjadi akibat peningkatan suhu atmosfer.

Bila direnungi dengan seksama, kondisi ini tidaklah mengherankan. Akibat perbuatan sebagian besar umat manusia, pemanasan global terjadi dengan cepat tanpa memberi banyak waktu untuk mencegahnya. Sedangkan yang dapat dilakukan sekarang hanyalah mengeliminir dampak kerusakan, agar kepunahan tempat bernaung umat manusia tidak terjadi terlalu cepat.

Bila semua peduli dengan keberlangsungan alam bagi anak-cucu di masa mendatang, tentunya hanya perlu melakukan berbagai langkah antisipasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya melakukan penghematan penggunaan air, hemat listrik, meminimalisasi penggunaan mobil yang tidak perlu serta melakukan penanaman pohon.

Meski sederhana namun dilakukan oleh semua orang, diharap mampu mencegah terjadinya pemanasan global yang parah, diantaranya menggunakan lampu pijar hemat energi, jangan membuka kulkas terlalu lama, matikan peralatan elektronik rumah tangga bila tidak diperlukan, penuhi perkarangan dengan tanaman, gunakan makanan yang berbahan baku alami, gunakan bus untuk perjalanan jauh serta hematlah dalam penggunaan kertas.

“Marilah bersama merawat bumi, sebab bila bumi ini punah tidak ada tempat berpijak kedua bagi umat manusia selama di dunia. Kasihanilah Bumi terutama di Kalteng ini sebagai Heart of Borneo, jantung dan paru-paru duniaa” . (Alamsyah)

n1067784167_30187087_9907Heart of Borneo (HOB) membentang di sepanjang perbatasan Indonesia (Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur), Malaysia dan Brunei sesuai dengan “Declaration on The Heart of Borneo Initiative” yang ditandatangani di Bali 12 Februari 2007 lalu oleh perwakilan Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Deklarasi tersebut dengan satu visi Konservasi Three Countries One Conservation Vision. Dalam deklarasi itu diyatakan komitmen masing-masing negara untuk melestarikan keutuhan ekosistem dan manfaat kawasan hutan di bagian tengah Pulau Borneo (Heart of Borneo).

Sebagai salah satu bagian dari kawasan yang diusulkan sebagai kawasan HOB, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kekayaan alam dan budayanya, sangat berpotensi untuk mengembangkan Ekowisata. Pengembangan Ekowisata adalah salah satu jalan untuk melestarikan lingkungan dan secara bersamaan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, perlu dirumuskan berbagai opsi rencana tindak lanjut dari fase implementasi HOB tersebut, khususnya dalam bidang pengembangan ecotourism yang terbaik dan paling tepat untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke dalam strategi dan langkah-langkah yang nyata.

Adanya kesamaan pandangan dan presepsi akan arti pentingnya Program HOB Ekowisata ini dari semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, tokoh masyarakat dan LSM, serta kalangan dunia usaha sangat mutlak. Oleh sebab itu, dalam upaya pengembangan kedepan sangat diperlukan peranaktif dan dukungannya sehingga semua pihak mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab yang sama.

Di Kalimantan Tengah terdapat empat Kabupaten yang dinyatakan sebagai kawasan Heart Of Borneo. Kawasan tersebut meliputi Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.
Di empat Kabupaten tersebut, saat ini diyakini masih terdapat kawasan hutan hujan tropis yang relatif masih utuh seperti di pegunungan Muller di Kabupaten Murung Raya, Bukit Raya dan Bukit Baka di Kabupaten Katingan, Gunung Lumut di Kabupaten Barito Utara dan dataran tinggi di bagian hulu Kabupaten Gunung Mas yang masih banyak terdapat flora dan fauna serta berbagai jenis burung, mamalia, ikan dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan wisata yang berwawasan lingkungan.

Ekowisata Harus Mampu Akomodasi Kepentingan Masyarakat lokal

Dari Pengembangan Ekowisata di kabupaten-kabupaten dalam kawasan Heart of Borneo, khususnya di Kalimantan Tengah harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, kepentingan para pihak di kawasan HOB, dan pengembangan ekonomi daerah.

Ekowisata HOB Kalteng agar dapat berhasil untuk dikembangkan, seharunya masing-masing pihak bekerjasama saling bersinergi antar para pihak berdasar atas situasi lokal Heart of Borneo Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Utara diharapkan dapat berperan sebagai regulator dan facilitator dalam mengembangkan Ekowisata heart of Borneo Kalimantan Tengah.

Dari pengalaman beberapa kawasan yang sudah mengembangkan Ekowisata di Indonesia akan memunculkan fenomena bahwa terciptanya manfaat ekonomi, ekologi dan sosial menjadi daya tarik para pihak untuk mengembangkan Ekowisata. Melalui Ekowisata, Pemerintah sebagai regulator dan facilitator harus mampu mendorong para pihak Ekowisata untuk berbagi peran dan tanggungjawab sesuai kompetensinya.

Kebutuhan ekonomi bagi komunitas lokal, Unit Usaha Ekowisata, dan pemerintah daerah harus diimbangi dengan kelestarian sumberdaya alam yang menjadi mandat otoritas pengelola kawasan konservasi dan kepentingan LSM pemerhati lingkungan. Ekowisata yang bersandar pada prinsip kelestarian lingkungan, kemantapan struktur sosial, dan kelestarian manfaat ekonomi diharapkan dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan yang pada banyak kasus paling dipertentangkan. (Alamsyah)

faasfasMasyarakat dan pelaku usaha resah gara-gara pemadaman listrik bergilir. Lalu, sampai kapan instabilitas ini mengusik? Maunya, tentu secepatnya berakhir. Masyarakat umum, rumah tangga misalnya saja, sangat terganggu dengan listrik yang byar-pet, apalagi bagi kalangan usaha.
Keluhan pun sudah bertubi-tubi dilontarkan. Khususnya dari sektor industri. Maklum, target peningkatan produktivitas mereka terancam tak bisa dicapai lantaran problem listrik. Bahkan masalah ini di Kalteng ditengarai menjadi pemicu investor yang sedianya berminat ekspansi bisnis menyatakan untuk menundanya.
Tentu, instabilitas energi listrik yang sangat mengganggu iklim usaha salah satu penyebab. Penundaan itu jelas patut disayangkan di tengah membludaknya jumlah angkatan kerja yang kini belum terserap.
Dengan kondisi seperti sekarang, siapa bisa menolak sinyalemen bahwa masalah ini tak luput dari kebijakan pengelolaan kelistrikan yang kurang memadai. Tidak ada rencana jangka panjang yang baik, dan manajemen pengelolaannya pun dinilai masih lemah.
Menurut anggota tim nasional penghematan energi dan sumber daya air Eddie Widiono, problem kelistrikan ini tentunya tak semudah yang dibayangkan, ternyata berbagai faktor muncul ke permukaan yang ditengarai menjadi penyebabnya krisis listrik di tanah air termasuk di Kalteng.
Diantaranya, adalah kebutuhan masyarakat akan energi listrik yang terus meningkat, namun disisi lain pemerintah dinilai lamban bahkan tergolong stagnan dalam mengatasi permasalahan kesediaan energi listrik ini.
“Permasalahan kapasitas tidak bertambah, sementara kebutuhan akan listrik di masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat tajam. Selama ini kita dipasok kebutuhan listrik oleh pembangkit-pembangkit yang memanfaatkan bahan bakar fosil seperti minyak, batubara, dan gas, disamping pemanfaatan tenaga air, serta panas bumi. Permintaan konsumen yang terus meningkat pesat itu, tidak mungkin hanya menggantungkan kepada pembangkit-pembangkit konvensional yang ada, jadi harus ada penambahan pembangkit,” jelas Eddie yang juga mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN), Rabu (30/7).
Dijelaskan, di Indonesia sebanyak satu juta pelanggan tiap tahun terus berambah, selain itu, masing-masing pelanggan dalam pemanfaatan listrik juga terus bertambah seiring banyaknya pelanggan yang menggunakan berbagai barang elekronik dengan sumber utama daya listrik seperti TV, Kulkas, AC dan peralatan rumah tangga lainnya.
“Bahkan yang sudah punya TV satu malah di rumahnya punya dua dan tiga TV. Sekarang banyak orang yang mau masak saja pakai listrik seperti memakai Rice Cooker,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, sejak krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan pembangkit baru tidak berjalan lancar, kapasitas pembangkit listrik di tanah air tidak bertambah dan terjadi stagnan jika dibandingkan sebelum krisis moneter 1998 lalu. Mahalnya harga bahan bakar minyak, yang terus berfluktuasi dan cenderung naik, sangat mempengaruhi ongkos produksi listrik, sehingga produksi listrik pun berkurang. Hal itulah penyebab terbesar terjadinya krisis energi di negeri ini.
Untuk dapat membangun pembangkit listrik baru di sektor kelistrikan ini, kata dia, dari segi investor juga banyak yang masih ragu menanamkan investasi, selain biaya investasi yang cukup besar juga belum adanya kepastian dari Pemerintah mengenai aturan yang bisa dipegang oleh para investor. Eddie mencontohkan, untuk membangun sebuah transmisi saja, investor harus mengeluarkan kocek Rp 1,5 sampai Rp 3 miliar.
“Investasi di sektor ini harus punya kepastian investasi yang cukup tinggi, bayangkan kalau mau membangun 100 MW maka harus investasi 100 juta dollars paling tidak, uang sebanyak itu harus dibayar kembali dalam jangka waktu puluhan tahun,” ungkapnya.
Setiap ada ketidakpastian, lanjutnya, maka para investor akan tetap menahan diri. Saat ini, kurang lebih 40 kontrak investor swasta dengan PLN yang sudah masuk, namun dengan keadaan ini ke 40 investor tersebut tentu saja masih mikir-mikir dulu.
Pemerintah menurut dia, dinilai terlalu lamban dalam menyelesaikan permasalahan ini. Bicara sumber energi dan sistem kelistrikan, sebetulnya sejak 2005 kemungkinan buruk berupa krisis itu sudah terendus. Ketika itu, kata dia, listrik di Jawa-Bali sudah mulai sering ngadat. Itu menunjukkan, pasokan energi listrik dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali mulai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
“Seharusnya pemerintah, empat tahun sebelum perkiraan akan ada kelangkaan energi listrik melanda tanah air ini sudah harus membangun pembangkit-pembangkit listrik baru,” katanya.
Eddie menjelaskan, alasan pemerintah setelah krisis moneter kenapa stagnan membangun pembangkit baru, ternyata berbagai alasan meliputi berbagai faktor sebagai penghambat. Seperti kenaikan industri baja yang berimbas pada peralatan mesin, termasuk akhir-akhir ini kenaikan harga BBM yang semakin melonjak seiring kenaikan harga minyak dan gas di pasar dunia, begitu juga dengan harga batu bara juga ikut naik.

Subsidi Jadi Dilema
Selain berbagai faktor kenaikan harga baja dan minyak dunia, pemerintah saat ini juga masih dilema terutama berkaitan dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah. Apakah pemerintah harus menaikan tarif dengan mengurangi subsidi?.
Memang, kata dia, terakhir kebijakan pemerintah menaikan tarif listrik terkahir 2003 lalu. Sehingga sekarang yang terjadi adalah gap yang cukup tinggi yang harus ditanggung pemerintah berupa subsidi kelistrikan, subsidi tersebut terus membengkak.
Sampai kapan upaya pemerintah mensubsidi listrik?. Menurut Eddie, sampai beberapa upaya pemerintah berhasil. Salah satu upayanya adalah dengan membangun beberapa pembangkit listrik, yang barang tentu jika berharap dari pemerintah sampai tarif itu disesuaikan dengan harga produksinya alias menaikan tarif.
“Secara politis memang sangat sulit upaya pemerintah untuk menaikan harga tarif listrik saat ini, terlebih dari sisi politis berimbas pada pamor pemerintah menghadapai Pemilu 2009. Sehingga harapannya ke depan, siapapun yang duduk di Pemerintahan agar betul-betul memperhatikan masalah listrik ini, bagaimana untuk mengurangi beban pemerintah, tentunya tarif harus disesuaikan untuk mengurangi subsidi yang terus membengkak, bukannya saya pro kenaikan tarif, tapi itu merupakan salah satu solusi,” terangnya.
Untuk saat ini, kata dia, tentu saja pemerintah hanya bisa menghimbau masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan energi listrik, selain itu mengurangi penambahan daya atau mengerem pertumbuhan untuk mengurangi pemakaian, walaupun sebenarnya cara kedua tersebut ditempuh merupakan masalah yang sangat sensitif.
“Masalah tambah daya, PLN ibaratnya menyetir mobil di jalan yang licin, kalau direm sulit, tapi, kalau diikuti tentu juga sulit. Kalau penyambungan baru dilayani terus-menerus, maka yang terjadi adalah beban akan naik besar. Tapi kalau tak dilayani, maka masyarakat juga cenderung untuk mencari jalan pintas dari “pasar gelap” atau mencuri aliran listrik,” pungkasnya. (Alamsyah)

Sebagai ibukota Provinsi Kalteng, akhir-akhir ini Kota Palangka Raya terus bergeliat melakukan peningkatan di berbagai sektor untuk menjadi kota yang lebih modern. Pembangunan sarana infrastruktur digalakan, dan pertumbuhan ekonomi dipompa. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai aksi mulai dirancang dan diberlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan Mall, Pasar Modern dan sejumlah pusat perbelanjaan terus menerus dibangun di kota ini, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menggapai peningkatan PAD kota ini yang baru mencapai Rp 27 miliar setahun itu.
Pembangunan Mall dan pusat perbelanjaan diharapkan dapat menarik investasi berskala besar. Gayung bersambut, ketika akhirnya investor Mall dan pusat perbelanjaan mulai berdatangan ke Kota Palangka Raya.
Setidaknya, kota dengan motto Cantik ini telah berdiri Mall dan sejumlah pusat perbelanjaan, walaupun tidak terlalu besar dan semegah Mall-Mall di kota besar lainnya, namun kehadirannya cukup menjadikan suatu kebanggan bagi masyarakat kota Cantik.
Palangka Raya Mall (Palma), Mega Top Trade Center, Citra, Barata merupakan deretan pusat perbelanjaan yang terdapat di Kota Palangka Raya, serta diramaikan dengan sejumlah pasar tradisonal dengan pengelolaan modern yang bakalan menyusul, seperti pasar Kahayan dan pasar Datah Manuah yang masih dalam tahap pembangunan.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Ciri khas Mall yang menawarkan kenyamanan, keleluasaan, pengemasan menarik, dan harga yang bersaing memang menjadi daya pikat utama dari sebuah Mall.
Sebagai salah satu sumber PAD, tentunya Pemko tak mau kecolongan dengan hadirnya berbagai Mall dan pusat perbelanjaan tersebut. Sebagai bentuk payung hukum maka telah diterbitkan berbentuk Peraturan Daerah (Perda).
Pemko Palangka Raya telah menetapkan Perda nomor 12 tahun 2006 yang mengatur tentang retribusi izin usaha pasar modern, serta Perda nomor 04 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar modern di kota ini, yang kemudian disosialisasikan kepada para pengelola Mall, pengusaha serta pedagang kota ini bertempat di ruang Rapat Peteng Karuhei II, Sabtu (25/10).
Ketika itu, Wakil Walikota Palangka Raya Maryono membacakan sambutan Walikota HM Riban Satia dan mengakui sebagian pasar di Kota Palangka Raya ini masih belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pasar yang layak dan nyaman.
Kehadiran pasar modern, merupakan jawaban atas ketidaknyamanan tersebut baik bagi pedagang terlebih bagi pembeli. Karena itu kata dia, pasar perlu mendapat perhatian Pemerintah dalam hal ini Pemko Palangka Raya untuk mewujudkan pasar yang representatif di kota ini.
“Mudah-mudahan pasar yang dibangun dapat memenuhi harapan masyarakat kota ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus diharapkan menjadi contoh bagi pengelola pasar swasta perorangan, terutama kawasan pasar besar di Palangka Raya sehingga lambat laun kesan kumuh dan becek menjadi pasar yang bersih, indah dan nyaman menjadi kenyataan,” ujarnya.
Jangan Kesampingkan
Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah bersaing.
Memang, pasar juga berperan terhadap PAD, sesuai dikatakan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemko Palangka Raya, Drs Henky yang mengatakan pemasukan PAD berupa penerimaan pajak dan retribusi terutama yang bersumber atas pengelolaan swasta, pengelolaan swasta dan Pemerintah maupun atas pengelolaan pemerintah sendiri, yang dapat diraup melalui Pajak Reklame, Retribusi Pasar, Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir serta Retribusi Izin Usaha, ditambah lagi restribusi sewa blok termasuk retribusi sewa tanah.
Namun, jangan sampai pembangunan Mall dan pasar modern di Kota Palangka Raya menjadi alasan (kambing hitam, red) semata-mata hanya untuk meningkatkan PAD. Tapi bagaimana membuat para peritel kelas menengah dan teri serta pedagang pasar tradisional juga terangkat dan tidak merasa terpinggirkan.
Karena, mereka juga punya kesempatan yang sama dalam berusaha, termasuk sebagai tulang punggung perekonomian di kota ini yang sama-sama berimbas pada pemasukan dan peningkatan PAD Kota Palangka Raya.
Hal ini juga diperkuat oleh ucapan Maryono yang mengatakan, pembinaan terhadap pasar modern memang perlu, namun tentunya tak mengesempingkan perhatian terhadap pedagang-pedagang ekonomi lemah, agar semua pihak mendapat kesempatan dalam rangka membangun kota Cantik ini lebih maju lagi. (Alamsyah)

untitledgsdgsdgds1Tipikal masyarakat Dayak Kalteng adalah masyarakat tradisional yang masih kuat dan erat sekali dengan hukum adat. Keadaan ini membuat masyarakat seperti, Penghulu, Damang, Kepala Adat atau tetua kampung masih dominan untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di masyarakat.
Dalam pengelolaan hutan dan lahan, masyarakat Dayak Kalteng selalu mengikuti tradisi lokal yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya-budaya lokal yang sudah diterapkan semenjak jaman nenek moyang hingga kini.
Saat berladang atau berhuma misalnya, pola yang digunakan masyarakat adalah pola beladang gilir balik, dimana satu daerah yang diladangi masyarakat akan ditinggal beberapa waktu tertentu untuk membuka lahan baru. Kemudian, setelah ladang pertama subur, maka masyarakat akan kembali lagi untuk menyambung perkebunan di lahan tersebut.
Dalam setiap kegiatan berladang, masyarakat selalu melakukan upacara-upacara ritual adat untuk memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan kesuburan tanah selain juga dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana alam.
Hal tersebut dapat diartikan bahwa Masyarakat Adat Dayak Kalteng memang sangat dekat sekali dengan alamnya, dan menunjukan bahwa mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk pelestarian alam dan lingkungan hidup. Ini artinya, sama saja secara umum hukum adat Dayak melarang untuk merusak hutan dengan cara membakar.
Dalam aktifitasnya, masyarakat suku Dayak punya prinsip hidup yang selaras dengan kaidah keseimbangan dan kelestarian alam. Praktik perladangan berpindah (daur ulang) yang ditengarai merusak lingkungan hidup, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan sumber daya hutan. Karena, para peladang tradisional suku Dayak lebih suka memanfaatkan Jekau (hutan sekunder) daripada Empak (hutan primer).
Misalnya dalam sistem perladangan berpindah, kampung dapat pula berpindah. Tetapi ada juga yang menetap. Menariknya, dalam aktifitas membuka lahan, tentunya tidak semua tumbuhan dan fauna yang dibabat, namun masih ada sebagian yang dibiarkan tumbuh subur di ladang mereka yang dianggap bermanfaat di kemudian hari.
Pada banyak peladang, tidak serta merta musim tanam harus melakukan aktifitas babat serampangan. Namun kenyataan yang merupakan kebiasaan turun temurun adalah dengan cara survey terlebih dahulu tentang kualitas lahan yang akan dijadikan ladang.
Tentunya hanya hutan Jekau yang menurutpetani sangat mudah untuk ditebang dan diurus namun kualitas tanah juga subur dijadikan lahan. Sehingga anggapan bahwa peladang berpindah, merusak lingkungan adalah tidak benar.
Tudingan bahwa ladang berpindah sebagai penyebab kerusakan lingkungan hutan sangat tidak beralasan, sedangkan masyarakat Dayak mempunyai komitmen untuk tetap melestarikan hutan. Hal ini didukung oleh adanya hukum adat yang memberikan sanksi kepada mereka yang merusak hutan dan lahan dengan cara membakar.
Hukum adat yang dimaksud dapat berupa denda, Denda Adat, Pati Pamali, Penggantian Kerugian dan yang lebih berat biasanya sampai “hukum sosial” yaitu Rasa Malu yang harus ditangung oleh pelaku jika merusak kebun atau ladang orang lain.
Tak dipungkiri, seiring menjelang musim kemarau, kebiasa para pejabat yang memberikan himbauan baik melalui media massa, spanduk, selebaran tentang kebakaran hutan. Hal itu memang dianggap wajar,  jika menilik pengalaman beberapa tahun terakhir dimana Kalteng dikenal sebagai salah satu pengekspor asap terbesar bagi dunia.
Kewajaran itu bisa dipahami sebagai salah satu bentuk tindakan preventif dari para pejabat untuk membina masyarakat. Tapi jikalau mau jujur berbagai slogan seperti Dilarang Membakar Hutan dan Lahan Saat Musim Kemarau, Stop Kebakaran, Asap dan Bencana, Membakar Lahan Harus Ijin. Pun, harus diakui dibalik fenomena ini ditengarai masih ada saja beberapa pihak yang ikut bermain yang hanya mengambil keuntungan semata.
Diantaranya, berlaga dengan menjual issue kebakaran hutan dan penanggulangannya, namun justru dijadikan proyek basah dengan meraup aliran dana dari para donator luar negeri. Yang mengerikan lagi, beberapa oknum dengan pongah dan arogan mengatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tanpa alasan apapun.
Kelucuan berubah seketika menjadi kengerian manakala kepongahan oknum tersebut lupa bahwa masyarakat Kalimantan (khususnya Kalteng) adalah mayoritas masyarakat Dayak yang mata pencahariannya adalah berladang
Beberapa data dan faktapun dipaparkannya, bahwa selama musim kemarau dan kebakaran hutan pada tahun 1997-2006 lalu, sebenarnya diperlihatkan siapa aktor pembakar hutan dan lahan yang sebenarnya.
Tahun 1998 Menteri Lingkungan Hidup waktu itu Sarwono Kusumaatmaja mengatakan 65 persen kebakaran disebabkan oleh perusahaan. Demikian juga, proyek penanganan kebakaran hutan International/IFFM di Samarinda, menemukan bahwa kebakaran terjadi di daerah HPH milik perusahaan kayu dan sawit. (Down To Earth 37 (Mei 1998) 2, yang dikutip dari Asiaweek 9/3/98).
Bahkan untuk kasus Kalteng tahun lalu, Walhi Kalteng menemukan beberapa perkebunan Sawit terbuktri melakukan pembakaran lahan, tapi pada kenyataan sampai detik inipun tak ada hukum positif negeri ini yang menyentuhnya,” ungkapnya lagi.
Pelarangan tanpa dibarengi dengan wawasan kearifan lokal masyarakat Dayak hanya akan memperlebar jurang kepincangan dan memperparah tatanan masyarakat hidup peladang. Perlakuan hukum yang tidak adil akibat pemberlakuan sebuah aturan justru hanya akan menempatkan masyarakat adat dalam tempat yang semakin terpuruk dan tertindas.
“Sudah saatnya para pejabat Dayak duduk berkontemplasi, kalau perlu sekali-kali turun ke kampung-kampung bagaimana kearifan lokal masyarakat Dayak dalam membakar lahan tanpa harus menyebabkan kebakaran hutan,”.
Gencarnya pelarangan membakar lahan dengan alasan apapun juga sungguh merupakan sebuah ancaman serius terutama bagi kaum peladang. Bagi masyarakat Dayak pelarangan membakar lahan sama saja dengan pelarangan bagi mereka untuk berladang, dan sama juga pelarangan bagi mereka untuk mencari nafkah hidup. Karena peristiwa berladang sebenarnya adalah peristiwa budaya, dimana budaya handep hapakat atau kerjasama sejak menebas, membakar, menanam, hingga memanen merupakan rangkaian kearifan yang ditorehkan dalam kebersamaan dan semangat cinta kasih.
Peristiwa berladang adalah peristiwa regeneratif, dimana, karet, rotan, damar serta tumbuhan lainnya ditanam sebagai kelanjutan dari peristiwa perladangan. Karena kebiasaan masyarakat Dayak, untuk menanam tumbuhan tersebut dibekas ladang terdahulu adalah peristiwa keharusan. (Alamsyah)